Bandar Lampung, KejarFakta.co -- Pengamat ekonomi dan perbankan asal Lampung Mustofa Endi Saputra Hasibuan urun bicara soal kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 menjadi 6 persen efektif per tahun, berlaku per 1 Januari 2020.
Dosen luar biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) ini menyebut, kebijakan itu angin segar bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih memicu dan terus memacu pertumbuhan bisnisnya.
Sekretaris LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) Lampung ini mendukung penuh upaya korektif Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasi tim ekonomi kabinetnya terus membumikan percepatan program pengembangan UMKM melalui KUR sebagai pintu akses pembiayaan.
Dia menegaskan, langkah Presiden tersebut bukan saja sama sebangun dengan amanat konstitusi dan UU 20/2008 tentang UMKM, namun juga bentuk afirmasi keberpihakan.
"Seksama menurunkan suku bunga KUR jadi satu digit sejak 2017, komitmen kerakyatan Presiden Jokowi atas perkuatan skema, regulasi, sistem informasi, target sasaran pembiayaan programnya, kini seolah terus diliputi kesegeraan menengok hasil nyata yang masif dan terukur," ujar Endi menerka.
"UMKM naik kelas, neraca perdagangan pulih. Saya kira arah suasana kebatinan beliau ke sana," imbuh mantan Direktur Operasional Bank Lampung 2014-2018 ini memprediksi, dalam keterangan tertulisnya di Bandarlampung, Jum'at (22/11/2019), plus menekankan arahan direktif Presiden telah dilandasi kalkulasi cermat dan matang.
"Pemerintah lewat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM merilis angka 6 persen 12 November 2019 itu kado terindah menurut saya buat 59,2 juta UMKM Indonesia," tandas mantan Ketua Pembinaan UMKM Kadin Lampung itu.
Data Kemenko Perekonomian, upaya signifikan pemerintah mengubah sejumlah kebijakan KUR sejak 2015, signifikan pula hasilnya. Misal, total realisasi akumulasi penyaluran KUR Agustus 2015-September 2019 Rp449,6 triliun, dengan outstanding Rp158,1 triliun.
Periode itu, total penerima KUR mencapai 18 juta debitur dengan 12 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Rasio kredit bermasalah (non performing loan) pun terjaga di kisaran 1,23 persen.
Endi mengimbukan, ke depan pemerintah perlu mempertajam prioritas skema KUR agar serapan KUR tersalur bisa lebih optimal. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan 45 penyalur KUR terdiri dari 37 bank, 5 lembaga keuangan bukan bank, dan tiga koperasi.
Ke depan, dari skema KUR Mikro; KUR Kecil (dulu Ritel); KUR Khusus; KUR Multisektor; KUR penempatan TKI; KUR bagi masyarakat perbatasan; KUR optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Endi usul debitur pengusaha pemula terlebih sektor produksi diberi porsi khusus pola pelunasan kredit, tetap bersistem tanggung renteng dan tanpa mengurangi hak dan kewajibannya.
"Insentif bukan pada plafon kredit, melainkan fleksibilitasnya. Daripada UMKM lari ke pinjol (pinjaman online, red) berbunga lebih tinggi. Saya kira UMKM yang notabene 99,9 persen dari total unit usaha di Tanah Air, kontribusi penyerapan tenaga kerjanya 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM ini 60,34 persen terhadap PDB sesuai rilis BPS 2017, bakal makin lebih bergairah," tutup Ketua Korps Alumni Menwa Batalyon 201 Unila 2017-2020 ini.
Sebelumnya, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (12/11/2019), Menko Airlangga merilis anggaran KUR APBN 2020 naik jadi Rp190 triliun. Plafon maksimum KUR Mikro naik dari Rp25 juta jadi Rp50 juta. (red/Muzzamil)
